Jakarta Tingkap.Info - Dewan Pemulihan Virus Corona Malaysia mengatakan telah merekomendasikan pembukaan kembali perbatasan secara penuh pada 1 Maret mendatang tanpa karantina wajib bagi para pelancong. Langkah itu sebagai bagian dari rencana untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Selasa (08/02/2022).
“Artinya turis bisa berkunjung, investor bisa masuk. Artinya, AirAsia (AIRA.KL) bisa terbang lagi, sebagai contoh,” kata Mantan Perdana Menteri dan Ketua Dewan Pemulihan Nasional (NRC) Muhyiddin Yassin dalam konferensi pers dikutip dari Reuters.
Yassin mengatakan bahwa para pelancong harus menjalani pemeriksaan Covid-19 sebelum keberangkatan dan pada saat kedatangan. Negara Asia Tenggara itu telah menutup perbatasannya sejak Maret 2020 dan membekukan masuknya pekerja asing untuk mencoba menahan wabah virus Covid-19 baru.
Rekomendasi itu muncul ketika negara tetangga mengabaikan persyaratan karantina untuk menarik wisatawan yang divaksinasi, termasuk Thailand, Filipina, dan Singapura. Thailand pada Senin, 7 Februari menyatakan sedang membahas rencana travel bubble dengan Malaysia dan Cina.
Yassin mengatakan bahwa para pelancong harus menjalani pemeriksaan Covid-19 sebelum keberangkatan dan pada saat kedatangan.
"Namun, tes Covid-19 sebelum keberangkatan dan setibanya di gerbang perbatasan negara harus dilakukan sesuai anjuran Depkes. Pembukaan batas negara perlu dilaksanakan secara terencana dan berdasarkan penilaian risiko yang ada", kata Ketua Majelis Pemulihan Negara (MPN) Muhyidin Yassin.
Malaysia menjadi salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi di dunia. Sekitar 98 persen penduduk dewasa dan lebih dari 78 persen populasi negara itu telah menerima vaksin secara penuh.
"Lebih dari 50 persen dari populasi orang dewasa juga telah menerima dosis booster mereka. Ini telah membantu meringankan beban sistem kesehatan nasional. Pemberian vaksin booster, remaja dan anak-anak akan ditingkatkan setelah memperhitungkan munculnya varian Omicron," katanya.
Tentang pemulihan ekonomi, dia mengatakan pemerintah telah memberikan berbagai bantuan keuangan dalam bentuk hibah dan pinjaman kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai lembaga pembiayaan pemerintah dan perbankan nasional.
Menurut Muhyidin, MPN juga mencatat bahwa industri konstruksi di Malaysia saat ini menghadapi kenaikan harga bahan bangunan, kekurangan tenaga kerja asing dan juga dipengaruhi oleh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau "total lockdown". Katanya.***
Sumber : Tempo.co
