Selatpanjang, Tingkap.info -- Derajat Kesehatan masyarakat suatu Daerah diukur dari indikator utama diantaranya : Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kesakitan, dan Umur Harapan Hidup (UHH) suatu Daerah atau suatu Negara. Angka Kematian Bayi dan Angka kesakitan dapat ditekan dengan Program Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang baik kepada Masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) suatu Daerah dapat ditingkatkan melalui program dan pelayanan Kesehatan yang baik pula. Angka Kematian dan Angka Kesakitan dapat ditekan dengan program pencegahan penyakit, diantaranya melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dilakukan terutama di Posyandu Balita, Ponbindu PTM, Posyandu Lansia, UKS, Poskestren, dan lainnya.
Ujung tombak pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) ini adalah Kader Kesehatan. Setiap Posyandu punya 5 orang pelaksana, terdiri dari 4 orang kader kesehatan dan 1 orang tenaga kesehatan. Posyandu ini biasanya dibuka 1 bulan sekali. Yang jadi masalah adalah dari 300 orang sasaran posyandu hanya yang datang ke posyandu rata-rata sekitar 50-60 orang. Pembina Posyandu adalah Kepala Desa/Lurah, TP PKK Desa/Lurah, dan Puskesmas melalui Bidan Desanya. Dilihat dari persentase kehadiran sasaran (50-60 orang) Posyandu, yang hadir berkunjung ke Posyandu tidak sampai 20%, artinya kita gagal dalam program pencegahan penyakit melalui Posyandu. Dinas Kesehatan melalui Puskesmasnya dan Kepala Desa/Lurah, dan TP PKK Desa harus segera duduk semeja untuk mencari Solusi bersama. Karena kita telah gagal mencegah penyakit, sehingga berdampak pada peningkatan Angka Kesakitan dan Angka Kematian.
Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, bukan Pusat Kesakitan Masyarakat. Artinya Puskesmas mempunyai tugas Pokok melaksanakan Preventif (fungsi pencegahan penyakit) dengan sasaran utama orang sehat di wilayah kerjanya. Kalau tugas pengobatan penyakit merupakan tugas pokok dari RSUD/RS. Yang jadi masalah di Kepulauan Meranti saat ini adalah Puskesmas lebih berfungsi mengobati pasien dari pada mencegah penyakit. Seharusnya yang dilayani Puskesmas adalah orang sehat agar tetap sehat dengan Programnya, tapi malah yang lebih banyak dilayani adalah orang sakit (pasien). Ini pemahaman yang harus diluruskan kepada seluruh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, ujar ANB Health Consultan HM Dt Bandaro Kayo di Pekanbaru, saat diwawancara media melalui telpon selulernya, Minggu (13/08/2023).
"Saya menyarankan agar Bupati Kepulauan Meranti melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Dinas Kesehatan M Fachri,SKM dan seluruh Kepala Puskesmas. Pilihlah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas yang paham program Kesehatan dan standar pelayanan Puskesmas," ujar HM Dt Bandaro Kayo.
Tahun 2020-2021 banyak Prestasi Kesehatan yang diperoleh Meranti, diantaranya : Penghargaan Pelayanan Puskesmas tebaik I Nasional kategori Daerah terpecil, Juara Umum berturut turut Pencegahan dan Penanganan Stunting Riau, Kader Kesehatan Remaja terbaik Nasional, dan Kadisnya saat itu sering jadi Narasumber Nasional. Hal ini terungkap setelah aktivis HMI Meranti Sangswito,A.Md melakukan diskusi terbuka dengan Pemerhati Sosial Kesehatan, ANB Health Consultan HM Dt Bandaro Kayo.
Sementara Ketua HMI Cabang Meranti 2022-2023 Sopiah,S.Pd mengatakan "sangat perlu dilakukan evaluasi, karena program dan pelayanan kesehatan adalah Hak Dasar masyarakat yang perlu diperhatikan, mencegah lebih banyak dari mengobati penyakit," ujarnya.
Kemudian disampaikan oleh salah satu Kepala Puskesmas di Kepulauan Meranti yang namanya tak mau disebut menyampaikan "Pelayanan Posyandu tetap dibuka sebulan sekali, tapi kehadiran sasarannya yang berkurang, karena Sasaran Posyandu bukan hanya Balita, tapi juga Ibu hamil, ibu menyusui, dan Bayi. Dulu Kader Posyandu dikoordinir melalui Forum Komunikasi Kader Kesehatan (FK3), sekarang tak ada lagi, tutur Kapus tersebut," katanya.
Ditempat terpisah Tokoh Muda Meranti di Pekanbaru Guntur Yurfandi,SH juga sependapat, agar Bupati Kepulauan Meranti mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan dan seluruh Kepala Puskesmas, karena mereka minim prestasi dan jarang turun langsung ke masyarakat, ujarnya.
Sementara saat dikonfirmasi perihal kemunduran kesehatan masyarakat kepulauan meranti dan hingga diterbitkan berita ini, Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Kepulauan Meranti M Fachri,SKM tidak bisa dihubungi karena telpon selulernya tidak aktif.
Laporan : M. H.
