Rokan Hilir, Tingkap.info - Organisasi Persatuan Pemuda merupakan suatu wadah penting dalam peningkatan kualitas rasa cinta tanah air di level desa. Disamping itu, organisasi persatuan pemuda yang berjenis paguyuban ini juga menjadi sentra pendidikan politik dini bagi masyarakat tempatan, karena dinamika yang tercipta tak terlepas dari proses komunikasi dan pengambilan keputusan bersama.
Hal tersebut ternyata tidak berjalan semestinya. Seperti halnya yang di alami oleh warga pemuda di Desa Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
Diketahui, melalui rilis petisi yang kami terima dari salah satu perwakilan pemuda desa tersebut A.Winando turut mengatakan, pihaknya menilai telah terjadi penyiasatan terstruktur oleh unsur Pemerintah Desa Menggala Sakti bersama dengan kepanitiaan pemilihan Ketua Pemuda, yang mana tujuannya diduga menguatkan satu pihak dan melemahkan pihaknya.
“Mungkin karena haus kekuasaan, kami menduga jika persyaratan pemilih yang ditetapkan panitia tetap diberlakukan, akan terjadi kongkalikong antara pemerintah desa dengan utusan RT/RW, karena RT/RW bisa membawa pemilih yang dapat diarahkan,apalagi jumlahnya tanpa perhitungan yang adil. Pemerintah seharusnya menjadi pelaksana sekaligus wasit pemilihan, jangan justru terlibat dalam rencana kecurangan itu” Tegas Pemuda yang kerap di sapa Nando itu, Sabtu (20/07/2024).
Dalam rilis yang kami peroleh, Sejumlah 153 warga menandatangani petisi itu berkeinginan penundaan pemilihan hingga di putuskannya sistem pemilihan yang berkeadilan. Terkhusus agar diberlakukannya sistem terukur dalam persyaratan pemilih Ketua Pemuda desa menggala sakti, demi semata-mata menjaga keharmonisan antar Pemuda di desa yang terkenal dengan kawasan industri Migas itu.
Nando juga menyampaikan, agar Kepala Desa Menggala Sakti mengambil langkah tegas mengakomodir tuntutan mereka.
“Kami berharap Kades Menggala Sakti tegas dan tidak main-main dengan janjinya menjaga persatuan Pemuda, silahkan ambil kewenangan untuk menunda Pemilihan ini hingga terbentuknya peraturan yang tidak cenderung berat sebelah,” Tutupnya.
Pihaknya juga menginginkan Kepala Desa meninjau kembali kepanitiaan pemilihan yang dinilai tidak netral.
Laporan : Zunur
