Pekanbaru -- Seperti ramai diberitakan media online, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Budiman meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Pj Gubri memberikan penjelasan kepada masyarakat Riau, penyebab defisitnya APBD 2025 yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
Menurut Politisi Gerindra ini, defisit yang mencapai Rp1,2 triliun tersebut bukan anggaran yang sedikit, dan ini diluar kebiasaan batas yang bisa ditolerir.
Akibatnya banyak berdampak pada jalannya pembangunan dan program yang berpihak pada masyarakat di APBD Riau 2025 mendatang.
"Kami minta dijelaskan apa penyebabnya karena ini diluar kebiasaan, akan banyak kegiatan dan program pemerintah untuk masyarakat terbengkalai.
Selain itu, terdapat juga pemeriksaan inspektorat jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu ke Dinas LHK yang mengejutkan publik. Namun, bagaimana kelanjutan seolah menyuap.
Menyikapi itu, tokoh masyarakat Riau Dr Elviriadi mengaku geram terhadap realitas yang terjadi.
"Harus dapat dijelaskan pihak Pemprov Riau. Kenapa sampai defisit? Ini menyangkut kepentingan rakyat dan hak hak hidupnya, " ujar putra Meranti.
Elviriadi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu meminta DPRD Riau lebih progressif.
"Yang kendala begini kan dan sering terjadi di Pemprov Riau. Sejak zaman pak Saleh Djasit sampai Syamsuar selalu ada problem. Namun seketika redup dan hilanglah hiruk pikuk dari anggota Dewan" ucap Alumni UKM Malaysia
"Kita minta anggota dewan, terutama yang aktivis seperti Edi Basri, Abdullah dan Misliadi agar mainkan manajemen konflik. Harus dibikin Goncangan struktural dalam tubuh Pemprov Riau. Saya lihat sudah gawat itu, banyak penyakit sampai Tak mempan Irjend dan pengawasan. Ape tidak ajeeeee, " pungkas peneliti gambut yang ikhlas gundul permanen demi hutan tropis.***
