Pekanbaru - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengadakan pertemuan strategis di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, pada hari Selasa, 19 November 2024. Pertemuan ini berfokus pada pembahasan sinergi antar-kementerian dalam bidang penegakan hukum dan pengelolaan hutan lestari.
Menhut Raja Juli kepada awak media menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Pertahanan Kolaborasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertahanan membahas peningkatan sinergi dan kolaborasi antar kementerian sebagaimana arahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral untuk mencapai tujuan bersama.
"Seperti yang selalu diinstruksikan oleh Pak Prabowo agar ego sektoral ya antar kementerian dan lembaga itu harus tidak ada sehingga apa yang di cita-citakan oleh beliau dapat kita eksekusi secara bersama-sama, karena kata kuncinya memang artinya adalah kolaborasi dan kerja sama," ungkap Menhut.
Secara spesifik, Menhut Raja Juli menerangkan bahwa koordinasi antara Kementerian antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan akan meningkatkan kerja sama dalam pengecekan tutupan sawit dan kepemilikannya di kawasan hutan.
"Kami dengan BPKP dan juga Kejaksaan Agung dengan bantuan dari panglima TNI ya, tapi tentu karena ini adalah pekerjaan yang spesifik kami tak harus sepengetahuan dan izin dari Pak Menhan untuk melakukan cek di lapangan tentang tutupan sawit," terang Menhut Raja Juli.
Menyikapi itu, pakar lingkungan hidup dan kehutanan Dr Elviriadi mengapresiasi langkah Menteri Raja Juli.
Ya, bagus juga. Konsolidasi terus antar kementerian. Biar terintegrasi, terstruktur dan koordinatif, " ujar Alumni UKM Malaysia kepada media ini Ahad (24/11/24).
Fungsionaris PP Muhammadiyah itu mengingatkan Raja Juli agar segera mengambil tindakan.
"Koordinasi boleh. Tapi jangan kelamaan. Karena seiring perubahan struktur pemerintahan, para penjahat hutan juga bermetamorfosis. Mereka sudah terlatih mendekat pemerintah, merubah strategi, dan punya orang orang kuat di politik nasional, " beber mantan aktivis 98 itu.
Akademisi yang kerap jadi ahli di pengadilan itu menyarankan Menteri Kehutanan berkoalisi dengan NGO dan Kelompok Kritis.
"kalau niatnya begitu, mau menyelamatkan hutan diantara sawit Illegal, itu gak mudah. Harusnya gandeng NGO Lingkungan, Sawit Watch, Institusi Silpil kritis. Karena teman teman itu yang punya jam terbang dan data. Selain itu, bernyali, " imbuhnya.
"Problem di bawah itu sudah crowded, sudah mapan struktural Illegal dibawah itu, bisa bisa arahan pimpinan di jakarta memantul lagi ke atas. Namanya cuan tak bernomor seri, segala kemungkinan bisa terjadi," pungkas Peneliti gambut yang ikhlas gundul permanen demi hutan tropis.***
