Pekanbaru, Tingkap.info -- Ditengah maraknya mafia tanah di kabupaten Kampar, kini perumahan Fajar Kualu Damai dan Mahkota Riau Desa Tarai Bangun menjadi korban'.
Sebidang tanah yang terhimpit di antara perumahan Fajar Kualu Damai I dan Mahkota Riau Jl suka karya ujung itu telah dibangun oknum Developer.
Padahal sejak tahun 2009 - 2025 diareal tersebut sedang di mediasi konflik oleh Kantor Pertanahan Kampar antara Sunarti dan Subardi cs.
Akibat dari pembangunan tersebut, sebidang tanah yang tadinya sudah menjadi hutan sekunder berisi pohon pohon dan tanaman sayur warga ludes Didozer.
Warga yang menjadi korban Dozer Tanaman sayur diantaranya Ibuk Nurcari, Ibu Murni, Makwo dan Afri Hardi. Akibatnya para petani kecil.tersebut kehilangan penghasilan dan jatuh miskin.
Dihubungi media ini, tokoh masyarakat Tarai Bangun Dr Elviriadi mengaku prihatin dan gelisah.
"Para tokoh masyarakat sudah berupaya mengadu ke Pak Camat Tambang. Dua kali. Dan diijanjikan akan ditelpon esok harinya. Kita juga diberi nomor HP pak Syamsurizal bidang Penertiban. Tapi Syamsurizal di wa tak pernah membalas, " ucap dosen UIN Suska itu.
Warga Tarai Bangun kembali ke kantor camat Tambang. Dua surat sudah kita masukkan. Kita bahkan dilayani ngobrol pak Khairul Kepala seksi di sana. Tapi hasil nihil. Ini malah waktu mediasi pemilik lahan Sunarti vs Subardi, justru ada surat rekomendasi dari Camat Tambang mendukung Developer, " ujar ahli lingkungan itu heran.
Afri Hardi SE selaku Sekretaris Rukun Tetangga (RT) Perumahan Fajar Kualu Damai I didampingi Muhammad Daniel SH, M.Hum tokoh Perumahan Mahkota Riau menyayangkan sikap Camat Tambang.
Waktu kami diskusi di kantor camat, pada pak Kasi Khairul saya ingatkan bahwa tugas pak Camat membina Kepala Desa.
Walaupun Kepala Desa dipilih oleh rakyat, tapi tugas pembinaan dan pengawasan tetap menjadi tanggung jawab Pak Camat. Jangan tutup mata dan mau di bisiki oleh oknum pegawai yang mafia tanah, " ucap Afri Hardi tegas.
Elviriadi menambahkan, dengan diberi rekomendasi oleh Camat Tambang, eskalasi konflik makin tajam.
"Pak camat harusnya mengecek dulu setiap apa yang mau ditanda tanganinya. Karena keputusan seorang pemimpin harus berbasis data, harus memperhatikan konsekuensi dibawah akibat rekom atau persetujuannya. Kalau asal tanda tangan, warga di bawah bisa beradu. Bisa makin dalam permusuhan. Bisa bisa terjadi pertumpahan darah," kesalnya.
