Pekanbaru, Tingkap.info – Di tengah krisis keuangan dan bencana banjir yang melanda Kota Pekanbaru, kebijakan DPRD Kota Pekanbaru kembali menuai kritik tajam. Sejumlah pihak menilai adanya krisis moralitas di tubuh legislatif setelah muncul kabar bahwa pimpinan DPRD mendapatkan mobil dinas baru senilai miliaran rupiah, sementara keuangan daerah sedang defisit dan banyak program prioritas yang tertunda.
Aktivis Riau yang juga mahasiswa Pascasarjana Ilmu Administrasi UIR, Alfan Prasad, mengecam keputusan ini sebagai bentuk ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi masyarakat.
"Saat pemerintah pusat dan daerah gencar melakukan efisiensi anggaran, justru empat pimpinan DPRD Pekanbaru malah mendapatkan mobil dinas baru. Sementara itu, kota ini sedang mengalami defisit anggaran hingga Rp300-400 miliar dan masih banyak tunda bayar. Seharusnya mereka lebih memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi," tegas Alfan, Rabu (26/03/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun CAKAPLAH.com, empat unit mobil dinas baru tersebut terdiri dari tiga unit Honda All New Accord RS e:HEV untuk para Wakil Ketua DPRD dan satu unit Honda New CR-V 2.0 L RS e:HEV untuk Ketua DPRD, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai Rp4 miliar.
Banjir Tak Teratasi, DPRD Malah Fasilitas Mewah
Alfan juga menyoroti bagaimana masyarakat Pekanbaru masih kesulitan menghadapi banjir yang terjadi setiap tahun, tetapi DPRD seolah abai terhadap persoalan ini.
"Baru saja kita mahasiswa dari berbagai daerah di Riau turun aksi, mengingatkan agar pemangku kekuasaan tetap tegak lurus dengan kepentingan rakyat. Tapi mereka justru menutup mata. Ini menunjukkan apakah mereka memang tidak punya kemampuan dalam memerintah atau memang tidak peduli?" sindir Alfan.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas baru ini sama sekali bukan prioritas. Ia menyatakan bahwa mobil dinas lama para pimpinan DPRD masih layak digunakan.
"Rakyat menghadapi kesulitan, tapi wakil rakyat justru hidup dalam kemewahan. Jangan-jangan mereka sendiri tidak tahu mana yang lebih penting antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat," ujarnya.
Menanggapi kritik ini, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Andry Saputra, membantah adanya pengadaan mobil dinas baru untuk pimpinan DPRD.
"Gak ada itu, kita malah sedang efisiensi. Lihat saja di APBD 2025, apakah ada anggaran untuk mobil dinas baru? Sampai hari ini saya sendiri masih pakai mobil pribadi," kata Andry.
Senada dengan Andry, Wakil Ketua DPRD lainnya, Muhammad Dikky Suryadi, juga menyatakan bahwa ia masih menggunakan kendaraan pribadi untuk urusan dinas.
"Gak tahu soal itu. Kita aja masih pakai mobil lama," ujarnya singkat.
Laporan : Alfan
Editor : Sang
