Jakarta, Tingkap.info – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi secara virtual bersama pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (17/3/2025). Dalam rapat yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri tersebut, Tito menyoroti kenaikan harga bahan pangan yang terjadi di sejumlah daerah pada minggu kedua Ramadhan 2025.
Mendagri mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan tren kenaikan di beberapa komoditas utama, terutama cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipasi guna menekan lonjakan harga yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat.
Harga Pangan Terus Naik, Cabai dan Bawang Jadi Sorotan
Menurut Tito, kenaikan harga pangan ini sudah terlihat sejak awal Maret 2025. Pada minggu pertama, cabai rawit mengalami kenaikan di 234 kabupaten/kota, cabai merah di 224 kabupaten/kota, dan bawang merah di 216 kabupaten/kota.
"Pada minggu kedua Maret ini, kenaikan semakin meluas. Bawang merah naik di 243 kabupaten/kota, cabai rawit di 230 kabupaten/kota, dan bawang putih di 208 kabupaten/kota," ungkapnya.
Selain itu, komoditas lain seperti daging ayam ras dan telur ayam ras juga mengalami lonjakan harga signifikan. Harga daging ayam ras naik di 190 kabupaten/kota, sementara telur ayam ras mengalami kenaikan di 180 kabupaten/kota.
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Bertindak Cepat
Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan kenaikan harga ini. Namun, ia juga menekankan pentingnya tindakan cepat dari pemerintah daerah.
"Setiap daerah memiliki karakteristik pasar dan tingkat kenaikan harga yang berbeda. Oleh karena itu, kepala daerah harus mengambil langkah spesifik untuk menekan inflasi di wilayahnya masing-masing," tegas Tito.
Mendagri mengingatkan bahwa tanpa langkah konkret dari daerah, lonjakan harga ini bisa terus berlanjut hingga Hari Raya Idul Fitri, yang berpotensi memperberat beban masyarakat.
"Jangan hanya mengandalkan pusat, setiap daerah perlu melakukan intervensi yang sesuai dengan kondisi lokalnya," pungkasnya.
