Pekanbaru -- Maraknya pemberian gelar adat oleh Lembaga Adat Melayu baik di level Provinsi mau pun LAM Kabupaten Kota, mulai di sorot publik.
Salah satu nya muncul dari tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Dr Elviriadi.
"Ya, kita sejatinya setuju setuju saja ada gelar adat semacam itu. Namun tentu harus diseleksi berdasarkan alur dan patut, " ucap putra kelahiran kampung borot Selatpanjang, Senin (28/4/25).
Akademisi yang kerap menjadi saksi ahli di pengadilan itu memnta Lembaga Adat Melayu mengevaluasi pemberian gelar.
"Pemberian gelar adat itu sesuatu yang sakral. Diberikan kepada seseorang yang berjasa pada negeri Melayu. Kiprah dan perjuangan nya sudah teruji oleh tapisan waktu dan pengorbanan, " imbuh alumni UKM Malaysia
Elviriadi menilai selama ini pemberian gelar adat masih diperdebatkan masyarakat.
"Ada anggapan masyarakat selama dia pejabat tinggi semacam bupati, gubernur atau menteri langsung diberi gelar Datuk Setia Amanah. Apa kriterianya begini? Harusnya ada parameter yang mendalam sesuai ruh budaya Melayu yang identik dengan Islam," imbuhnya.
Gelar Adat, tambah dia, harus steril.dari konflik interes. Jangan sampai gelar adat dijadikan motif dan modus oknum untuk melakukan manuver politik ekonomi dan hal hal tercela dalam dunia Melayu. Payah kalau gitu , alamat makin tak bermarwah dan sudahlah anak kemanakan, " pungkas peneliti gambut yang ikhlas gundul permanen demi hutan LAMR.
